“Kinerja BBRI yang solid dan rencana pembagian dividen memberikan sentimen positif terhadap harga sahamnya. Namun, adanya isu krisis keuangan bank cenderung memberikan sentimen negatif dalam jangka pendek terhadap volatilitas saham BBRI.”
Ike Widiawati, Head of Research Sinarmas Sekuritas.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyetujui pembagian dividen kepada pemegang saham dengan rasio 85% dari laba bersih tahun buku 2022 atau senilai Rp 43,49 triliun setara Rp 288 per lembar saham.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, RUPST tahun 2023, perseroan menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2022 dengan rasio 85%. Sedangkan sisanya 15% sebagai saldo laba ditahan, yakni sebesar Rp 7,67 triliun.
Sebesar Rp 43,49 triliun ditetapkan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham termasuk jumlah dividen interim yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada 27 Januari 2023 sejumlah Rp 8,6 triliun. Sehingga, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sebesar Rp 34,89 triliun.
“Porsi kepemilikan pemerintah, negara di BRI mencapai 53,19% maka dari total dividen Rp 43 triliun itu, negara kebagian Rp 23 triliun. Diberikan kepada negara dalam bentuk dividen, selebihnya diberikan kepada pemegang saham publik,” kata Sunarso dalam konferensi pers RUPST 2023 BRI, Senin (13/3/2023).
Adapun, pembayarannya kepada negara 53,19% senilai Rp 23,15 triliun termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada negara Republik Indonesia pada 27 Januari 2023 sebesar Rp 4,59 triliun. Sisanya sebesar Rp 18,56 triliun disetorkan ke rekening kas umum negara.
“Hal ini bukti nyata, BRI bank rakyat, berbisnis dengan rakyat, diproses dengan cara yang cocok dengan rakyat, kalau untung meski untungnya besar, tadi kan dibilang jangan cuma nyari untung tapi cari selamet juga. Alhamdulillah kita untung dan selamet, untung besar Rp 51,4 triliun dan dibagikan ke rakyat melalui pemerintah dalam bentuk dividen sesuai porsi pemerintah Rp 23 triliun, kemudian sekitar Rp 20 triliun diberikan ke pemegang saham publik,” ungkap Sunarso.
